Quantcast

Startup News

Go-Jek, Grab dan Uber Sampaikan Keberatan Terhadap Revisi Peraturan Menteri Perhubungan

8 months ago by | 238 Posts Published

Transportation Apps Agaisnt Government

3 penyedia layanan transportasi berbasis online di Indonesia yaitu Grab, Go-Jek dan Uber menyatakan keberatannya terhadap revisi Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No. 32 Tahun 2016. Pernyataan keberatan ini disampaikan oleh Managing Director Grab Indonesia Ridzki Kramadibrata dalam konferensi pers belum lama ini. Menurut Ridzki, ada tiga poin peraturan yang dianggap menjadi kemunduran terhadap praktik transportasi on demand berbasis aplikasi.

Menurut Ridzki, reisi peraturan pemerintah semestinya mengedepankan inovasi, tetapi beberapa poin baru dalam revisi ini ddinilai tidak pro terhadap konsumen. Salah satu penyebabnya adalah kemudahan dan penerapan harga yang dinamis.

Tiga poin yang menjadi keberatan Go-Jek, Uber dan Grab tersebut adalah tentang penetapan harga, penetapan kuota kendaraan dan soal kepemilikan kendaraan pribadi. Intervensi harga menurut Ridzki berpotensi menyebabkan konsumen membbayar lebih dari harga yang seharusnya, sehingga konsumen akan kesulitan mendapatkan transportasi yang nyaman tapi tetap terjangkau. Sementara, membatasi suplai mitra pengemudi dianggap bisa mematikan permintaan, menghambat kompetisi dan akan berujung pada kerugian untuk pengguna ataupun mitra pengemudi. Mengenai kewajiban mitra pengemudi untuk mengubah STNK menjadi atas nama perusahaan bukan perseorangan, dianggap akan memicu kontroversi karena mayoritas kendaraan adalah milik pribadi mitra pengemudi.

Transportation Apps Agaisnt Government

Sumber Gambar: bacabaca.org

Meski begitu, para penyedia layanan mengapresiasi beberapa hal positif dari revisi Permenhub tersebut yaitu antara lain proses uji kir, penggunaan plat hitam, batas minimal mesin 1000 cc dan lisensi sewa. Menurut Ridzki, para penyedia layanan on-demand selalu menyetujui hal-hal yang sifatnya mendukung keamanan konsumen.

Bersamaan dengan konferensi pers, Go-Jek, Uber dan Grab juga merilis surat pernyataan bersama atas revisi Permenhub ini. Surat pernyataan keberatan ini ditandatangani oleh Presiden Go-Jek Andre Soelistyo, Managing Director Grab Indonesia Ridzki Kamadibrata dan Regional Gneral Manager Uber Asia Pasifik Mike Brown. Dalam surat ini, ketiga penyedia layanan transportasi on-demand ini meminta pemerintah juga memberi masa tenggang selama 9 bulan terhitung sejak 1 April 2017. Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan resmi dari Kementerian Perhubungan Indonesia.

SPONSORED CONTENT, POWERED BY GOOGLE

Comments

, , , , ,


ADVERTISEMENTS :