Quantcast
Perubahan Aturan Uber

Bantahan tentang pemberitaan sikap diam Kementerian Perhubungan terkait demonstrasi pengemudi Uber dan Grab datang dari Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Agus Muharram. Tanggal 22 Agustus 2016 lalu, ratusan pengemudi Uber dan GrabCar melakukan demonstrasi menolak Peraturan Menteri Perhubungan No.32 tahun 2016 tentang layanan transportasi on­demand. Keluhan utama para pengemudi adalah keharusan pengemudi mengubah nama pada Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) menjadi nama perusahaan, kewajiban memiliki SIM A Umum dan uji KIR.

Perubahan Aturan Uber

Sumber Gambar: selular.id

Dilansir dari Kompas, Agus menyampaikan melalui siaran pers bahwa mobil armada Uber, GrabCar dan Go­Car tak perlu melakukan pengubahan nomor STNK apabila memang properti tersebut milik pribadi. Hal itu juga telah disepakati dalam rapat antara perwakilan layanan transportasi on­demand dan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara serta Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Pudji Hartanto Iskandar. Perubahan keputusan ini disebabkan karena memang ada perbedaan antara struktur organisasi perusahaan taksi konvensional dan layanan on demand yang menggunakan prinsip koperasi. Sementara itu, mengenai prinsip SIM A Umum dan uji kir, pihak Kementerian mengatakan akan membantu layanan on­demand untuk memenuhi hal tersebut.

Kabar ini cukup melegakan para pengemudi layanan transportasi on­demand dan penyedia layanan, tetapi bukan berarti tak perlu lagi waspada mengingat peraturan terus berubah­ubah.

SPONSORED CONTENT, POWERED BY GOOGLE

Comments

, , , , , ,


ADVERTISEMENTS :