Quantcast
Investasi Asing terhadap Ecommerce

Pemerintah Indonesia mengesahkan Peraturan Presiden Nomor 44 tahun 2016 tentang daftar bidang usaha tertutup dan terbuka, dengan Daftar Negatif Investasi (DNI) atau dengan persyaratan bidang penanaman modal. Peraturan ini ikut mengubah peraturan soal kepemilikan layanan e­commerce yang sebelumnya. Bila sebelumnya e­commerce memperbolehkan 100 persen kepemilikan oleh pihak asing, dengan diresmikannya peraturan ini kepemilikan asing hanya diperbolehkan mencapai 49 persen.

Selanjutnya, pemerintah juga disebut tengah mempersiapkan Peraturan Presiden terkait e­commerce sebagai salah satu bagian dari roadmap e­commerce, yang mencakup aspek logistik, pendanaan, perlindungan konsumen, infrastruktur komunikasi, perpajakan, pengembangan SDM dan keamanan cyber. Plt. Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Mariam F. Barata mengatakan bahwa saat ini draft Peraturan Presiden tentang e­commerce ini sudah difinalisasi dan tinggal menunggu tanda tangan Presiden.

Investasi Asing terhadap Ecommerce

Sumber Gambar: fit.co.id

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM) menyebutkan bahwa pemerintah yakin jika e­commerce kelak akan menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi sektor digital di Indonesia, dan karenanya pemerintah akan terus mengupayakan perkembangan sektor e­commerce. Kepala BPKM Franky Sibarani, menyampaikan bahwa pemerintah telah bertemu 17 perusahaan Amerika Serikat, salah satunya merupakan perusahaan e­commerce yang telah beroperasi di Indonesia, dan mereka mengapresiasi perkembangan iklim investasi di Indonesia.

Bagaimana tanggapan Asosiasi E­Commerce Indonesia mengenai peraturan ini? Ketua Umum Daniel Tumiwa, mengaku bisa memahami kebijakan ini meski kurang setuju. Menurut Daniel, dengan aturan DNI ini maka marketplace akan berada di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika, tetapi online retail berada di bawah Kementerian Perdagangan.

SPONSORED CONTENT, POWERED BY GOOGLE

Comments

, , , ,


ADVERTISEMENTS :