Quantcast

News,Startup News

Persyaratan Pemerintah Indonesia Pengaruhi Model Bisnis Transportasi Online

1 year ago by | 238 Posts Published

Model Bisnis Transportasi Online

Managing Director Grab Indonesia, Ridzki Kamadibrata menyatakan kemungkinan bahwa Permen no.32/2016 berpotensi mempengaruhi model bisnis di industri ride sharing. Dilansir dari Kontan, pihak Grab Indonesia masih mempelajari detil peraturan agar para mitra bisa memenuhi aturan pemerintah.

Menurut Ridzki, peraturan tersebut cukup meresahkan para pengemudi, terutama pada persyaratan keharusan STNK kendaraan harus atas nama perusahaan, sementara layanan seperti Uber dan Grab hanya menyediakan layanan aplikasi sementara kendaraannya adalah milik mitra mereka. Hal ini, tentu saja ke depannya akan mengganggu model bisnis yang selama ini ada.

Model Bisnis Transportasi Online

Sumber gambar: www.merdeka.com

Sementara itu, Direktur Jendral Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Pudji Hartanto menyatakan bahwa persyaratan lengkap tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek telah dikeluarkan per 1 April 2016 dalam Peraturan Menteri No. 32 tahun 2016. Dilansir dari Kompas.com, Pudji juga menyatakan bahwa layanan Uber dan Grabcar tidak mempunyai izin penyelenggara angkutan umum dan izin operasional. Selain itu, pemerintah juga berencana mengatur batas tarif atas dan tarif bawah untuk angkutan umum berbasis aplikasi. Hal ini dilakukan untuk menciptakan iklim usaha yang setara. Menurut Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta, Andri Yansyah, saat ini tarif Uber dan Grab masih bisa murah karena belum terhitung PPn 10 persen dan penentuan tarif.

Model Bisnis Transportasi Online

Sumber gambar: www.liputan6.com

Pemerintah sendiri saat ini memberi kesempatan kepada Uber dan Grab Indonesia untuk memenuhi persyaratan hingga 31 Mei 2016 mendatang. Bila persyaratan tidak terpenuhi, maka operasional kedua layanan dianggap ilegal.


SPONSORED CONTENT, POWERED BY GOOGLE

Comments

, , , , , , , , , , ,


ADVERTISEMENTS :